Depan  •  Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvey dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum.

KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.

lebih jauh mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Standar KHL terdiri dari :

  • Makanan & Minuman (11 item)
  • Sandang (9 item)
  • Perumahan (19 item)
  • Pendidikan (1 item)
  • Kesehatan (3 item)
  • Transportasi (1 item)
  • Rekreasi dan Tabungan (2 item)

komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) :

No

Komponen

Kualitas/Kriteria

Jumlah Kebutuhan

MAKANAN DAN MINUMAN
1. Beras  Sedang

Sedang

10 kg

2. Sumber Protein :
     a. Daging

Sedang

0.75 kg

     b. Ikan Segar

Baik

1.2 kg

     c. Telur Ayam

Telur ayam ras

1 kg

3. Kacang-kacangan : tempe/tahu

Baik

4.5 kg

4. Susu bubuk

Sedang

0.9 kg

5. Gula pasir

Sedang

3 kg

6. Minyak goreng

Curah

2 kg

7. Sayuran

Baik

7.2 kg

8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya)

Baik

7.5 kg

9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu)

Sedang

3 kg

10. Teh atau Kopi

Celup/Sachet

4 Dus isi 25 = 75 gr

11. Bumbu-bumbuan

Nilai 1 s/d 10

15%

JUMLAH

II

SANDANG
12. Celana panjang/ Rok

Katun/sedang

6/12 potong

13. Kemeja lengan pendek/blouse

Setara katun

6/12 potong

14. Kaos oblong/ BH

Sedang

6/12 potong

15. Celana dalam

Sedang

6/12 potong

16. Sarung/kain panjang

Sedang

1/12 helai

17. Sepatu

Kulit sintetis

2/12 pasang

18. Sandal jepit

Karet

2/12 pasang

19. Handuk mandi

100cm x 60 cm

2/12 potong

20. Perlengkapan ibadah

Sajadah, mukena

1/12 paket

JUMLAH

III

PERUMAHAN
21. Sewa kamar

Sederhana

 1 bulan

22.Dipan/ tempat tidur

No.3 polos

1/48 buah

23. Kasur dan Bantal

Busa

1/48 buah

24. Sprei dan sarung bantal

Katun

2/12 set

25. Meja dan kursi

 1 meja/4 kursi

1/48 set

26. Lemari pakaian

 Kayu sedang

1/48 buah

27. Sapu

 Ijuk sedang

2/12 buah

28. Perlengkapan makan
        a. Piring makan

Polos

3/12 buah

        b. Gelas minum

Polos

3/12 buah

        c. Sendok garpu

Sedang

3/12 pasang

29. Ceret aluminium

 Ukuran 25 cm

1/24 buah

30. Wajan aluminium

 Ukuran 32 cm

1/24 buah

31. Panci aluminium

 Ukuran 32 cm

2/12 buah

32. Sendok masak

 Alumunium

1/12 buah

33. Kompor minyak tanah

 16 sumbu

1/24 buah

34. Minyak tanah

 Eceran

 10 liter

35. Ember plastik

 Isi 20 liter

2/12 buah

36. Listrik

450 watt

1 bulan

37. Bola lampu pijar/neon

25 watt/15 watt

6/12 (3/12) buah

38. Air Bersih

 Standar PAM

2 meter kubik

39. Sabun cuci

 Cream/deterjen

1.5 kg

IV

PENDIDIKAN
40. Bacaan/radio

 Tabloid/4 band

4 buah/ (1/48)

JUMLAH

V

KESEHATAN
41. Sarana Kesehatan
       a. Pasta gigi

80 gram

1 tube

       b. Sabun mandi

80 gram

2 buah

       c. Sikat gigi

Produk lokal

3/12 buah

       d. Shampo

Produk lokal

1 botol 100 ml

       e. Pembalut atau alat cukur

Isi 10

1 dus/set

42. Obat anti nyamuk

Bakar

3 dus

43. Potong rambut

Di tukang cukur/salon

6/12 kali

JUMLAH

VI

TRANSPORTASI
44. Transportasi kerja dan lainnya

Angkutan umum

30 hari (PP)

JUMLAH

VII

REKREASI DAN TABUNGAN
45. Rekreasi

Daerah sekitar

2/12 kali

46. Tabungan

(2% dari nilai 1 s/d 45)

JUMLAH

Mekanisme proses penetapan Upah Minimum berdasarkan standar KHL dilakukan:

  • Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survei yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
  • Berdasarkan Kepmen No. 17 tahun 2005 yang mengatur standar KHL, tim survei Dewan Pengupahan melakukan survei harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nanti hasilnya akan diserahkan kepada kepala daerah (Gubernur dan atau Bupati/Walikota) masing-masing.
  • Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survei tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
  • Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.
  • Berdasarkan nilai harga survei itu, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain seperti: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota.
  • Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Komponen Upah Minimum adalah :

Upah Minimum = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

Dalam Undang-Undang, ada 3 (tiga) komponen upah yaitu gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah :

a. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 94 UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

Upah minimum TIDAK setara dengan gaji pekerja tiap bulannya (gaji pokok+tunjangan tetap+tunjangan tidak tetap) karena Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, komponen Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75 % dari jumlah Upah Minimum.

UPAH MINIMUM = GAJI POKOK (75% dari Upah Minimum) + TUNJANGAN TETAP (25% dari Upah Minimum)

Contoh : Upah Minimum Provinsi Jakarta sebesar Rp. 1.529.150. Apabila Anda bekerja di DKI Jakarta, perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari Rp 1.529.150. Perusahaan juga harus memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari Rp. 1.529.150 yakni sebesar Rp. 1.146.862. Jadi apabila gaji keseluruhan Anda Rp. 1.600.000 (yang notabene lebih besar dari UMP Jakarta) akan tetapi gaji pokok Anda hanya sebesar Rp. 900.000 (kurang dari 75% UMP Jakarta) maka Anda telah dibayar dibawah Upah Minimum DKI Jakarta.

Pada prakteknya, sering kali jumlah tunjangan menjadi lebih besar dari gaji pokok yang diterima oleh seorang pekerja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan salah pengertian di dalam hubungan kerja yang akhirnya akan dapat mengganggu hubungan antara pengusaha dengan pekerja.

Karena tunjangan yang diberikan besar maka jumlah gaji keseluruhan (take home pay) dirasa telah melebihi Upah Minimum, padahal Upah Minimum hanya terdiri dari Gaji pokok + tunjangan tetap saja.

Sumber :

  • Gajimu.com
  • Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
  • Sidauruk, Markus (2011). Kebijakan Pengupahan di Indonesia. Jakarta
  • Kampanye Upah Minimum, KSBSI – WageIndicator