Depan  •  Berita  •  Agar Upah dan Produktivitas Naik, LKS Tripartit Harus Diperkuat

Agar Upah dan Produktivitas Naik, LKS Tripartit Harus Diperkuat

Berita  |   |  02 Jun 2013   

JAKARTA-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk memperkuat peranan Lembaga Kerja Sama(LKS) Tripartit Nasional dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi saat ini.

“Para anggota Tripartit harus berkomitmen memberdayakan lembaga, membangun komunikasi, konsultasi, musyawarah sehingga menjadi ujung tombak dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan,” kata Muhaimin seusai membuka sidang pleno kedua LKS Tripartit Nasional, di Kantor Kemnakertrans Jakarta.

LKS Tripartit Nasional adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia.

Sidang pleno LKS Tripartit kedua ini merupakan lanjutan sidang pleno pertama yang diadakan 22 April 2013 lalu. Sidang pleno pertama membahas pokok-pokok pikiran dan usulan agenda kerja LKS Tripartit tahun 2013 yang disepakati rapat badan pekerja LKS Tripatit. Nantinya hasil sidang pleno ini akan menetapkan agenda kerja LKS Tripartit tahun 2013.

Dikatakan Muhaimin, rencana agenda kerja LKS Tripartit nasional terbagi dalam tiga kelompok pembahasan yaitu peraturan perundang-undangan, pembahasan konseptual dan pembahasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

“Masalah-masalah ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja yang harus mendapat perhatian khusus meliputi soal Jaminan Sosial tenaga kerja, pengupahan, pelaksanaan outsourcing, pengaturan serikat pekerja/buruh, kesejahteraan pekerja serta persoalan-persoalan aktual di bidang ketenagakerjaan lainnya,” katanya.

Muhaimin mengatakan, memang tidak mudah untuk membangun lembaga yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Namun hal itu bisa diminimalisasi dengan komitmen bersama dalam memperkuat kelembagaan LKS Tripnas.

“Unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha harus meningkatkan peranan dan komitmennya di dalam forum Tripartit untuk mencari solusi dan alternatif penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” kata Muhaimin

Pemerintah berharap forum tripartit antara Apindo dengan serikat pekerja/serikat buruh dapat terus dikembangkan untuk membahas upaya-upaya peningkatan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh.

“Kedua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha harus menyamakan persepsi sehingga upah dapat naik namun produktivitas kerja juga meningkat. Sehingga tercipta kondisi perusahaan yang tetap stabil dan yang paling penting menghindari terjadinya PHK,” kata Muhaimin.

Permasalahan hubungan industrial selain menjadi tanggung jawab pemerintah juga harus menjadi perhatian pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Oleh karena itu diperlukan pemikiran bersama dalam mencari solusi terbaik bagi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh, dan pengusaha.

Peran para pelaku hubungan industrial sangatlah penting dalam mewujudkan iklim yang kondusif khususnya di dunia industri serta mendukung proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

“Dibutuhkan persamaan presepsi, visi, dan misi yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, dengan memperhatikan beberapa aspek, keberlangsungan dunia usaha yang dibutuhkan para pengusaha,” kata Muhaimin.

Pikiran Rakyat (13/5/2013)

Diskusi Kosong

Nama *

Email *

Website

Gunakan kode HTML blockquote, b, a, ul, ol, dan li jika ingin mempercantik komentar.