Depan  •  Berita  •  Buruh Tuntut Tambah KHL, Ahok: Ini Bukan Persoalan Kekurangan Uang

Buruh Tuntut Tambah KHL, Ahok: Ini Bukan Persoalan Kekurangan Uang

Berita  |   |  03 May 2014   

Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok menanggapi soal desakan serikat buruh yang ingin ada penambahan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk basis Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. Menurut Ahok desakan buruh bukan semata-mata masalah para buruh kekurangan pendapatan dari UMP yang telah ditetapkan DKI Jakarta.

“Jadi ini bukan persoalan kekurangan uang, ini cuma pengen lebih. Sekarang saya tanya, asosiasi-asosiasi buruh seperti itu pernah enggak diaudit uangnya dipakai ke mana,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/5/2014

Ucapan Ahok ini bukan tanpa alasan. Faktanya para buruh yang berdemo di lapangan selama ini memiliki harta benda yang bukan barang murah.

“Lebih banyak yang pengurus. Semua orang pengen dapat lebih besar loh. Mungkin kita bisa lihat, naik motornya keren-keren, HP-nya keren-keren,” katanya.

Menurut Ahok aksi buruh selama ini terlalu ironis dengan kenyataan yang ada di lapangan. Orang nomor dua di Jakarta ini mengungkapkan di lapangan masih banyak buruh yang masih kekurangan infrastruktur kesehatan namun di sisi lain, para serikat pekerja menghamburkan sumber dayanya untuk demo yang memerlukan uang tak sedikit.

“Mobilisasi begitu hebat, tapi ada buruh nggak punya rumah dan sakit seperti itu, Anda perhatikan tidak? Makanya Pak Gubernur (Jokowi) kritik itu kan. Makanya saya sudah bilang, kita fair saja,” katanya.

Ahok juga menegaskan, dirinya bukan orang yang mencari popularitas dengan sembarangan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau setuju saja dengan usulan kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kami kerja bukan karena popularitas, tapi mau wujudkan keadilan sosial. Ini semua mesti sama-sama. Ya saya risiko dong partai saya nggak dipilih sama buruh,” katanya.

Tidak Cukup dengan Rp. 1 juta/bulan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama mengakui untuk bisa hidup layak di Jakarta dengan uang Rp 1 juta bahkan Rp 2 juta/bulan masih sulit. Namun Ahok mengingatkan permintaan buruh terhadap penambahan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) punya batas.

“Kita harus jujur. Kalau Rp 1 juga bisa nggak hidup di Jakarta? susah kan? Rp 2 juta saja masih susah. Ini bukan soal tambah 30% (kenaikan UMP), ini bicara KHL,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/5/2014)

Ahok menegaskan, KHL maupun UMP pada dasarnya hanya sebagai patokan untuk pekerja lajang atau belum menikah sehingga punya keterbatasan. Artinya UMP dan KHL hanya batas pengaman, bukan untuk pekerja keluarga besar.

“KHL yang sekarang memang untuk hitungan lajang, kalau sama keluarga, mama bapak, ya nggak cukup,” katanya.

Namun, di sisi lain tak mungkin juga sebuah perusahaan akan menanggung semua biaya kehidupan keluarga inti dari seorang pekerja. Alasannya setiap perusahaan punya keterbatasan.

“Tapi kalau (KHL) dihitung keluarga, perusahaan masih ada yang mau pakai kamu nggak? Ya Anda nggak bisa maksa dong, kalau perusahaan tutup gimana,” katanya.

Berdasarkan data Kemenaketrans, KHL di Jakarta hasil survei 2013 untuk dasar UMP 2014, mencapai Rp 2.299.860/bulan. Sedangkan UMP yang ditetapkan sudah di atas KHL yaitu Rp 2.441.000 atau 6,14% di atas KHL.

Sementara KHL 2013 yang berdasarkan survei 2012, KHL di Jakarta mencapai Rp 1.978.789 per bulan,sedangkan UMP yang ditetapkan mencapai Rp 2,2 juta per bulan atau 11,18% di atas KHL.

detikfinance (2/5/2014)

Diskusi Kosong

Nama *

Email *

Website

Gunakan kode HTML blockquote, b, a, ul, ol, dan li jika ingin mempercantik komentar.