Depan  •  Berita  •  Ini Daftar 14 Perusahaan yang Tak Sanggup Bayar UMP 2014 Jakarta

Ini Daftar 14 Perusahaan yang Tak Sanggup Bayar UMP 2014 Jakarta

Berita  |   |  31 Jan 2014   

Jakarta -Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 24 Januari 2014 menetapkan 14 Perusahaan untuk diberikan izin penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI Jakarta. 14 Perusahaan tersebut berlokasi di KBN Cakung dan semuanya adalah industri padat karya industri garmen dan tekstil.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/1/2014).

Sarman mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil kunjungan dewan pengupahan ke lokasi 16 Perusahaan untuk mengadakan verifikasi dan berdialog dengan managemen dan Serikat Pekerja yang ada di masing masing perusahaan maka dengan data dan fakta.

Hasilnya 14 perusahaan layak diberikan penangguhan. Jumlah tenaga kerja dimasing masing perusahaan bervariasi antara 800-3000 orang.

Sebanyak 14 perusahaan tersebut antaralain; PT. Rismar Daewoo Apparel, PT.Tainan Enterprises, PT.Dong Kwang Printing, PT.Yeon Heung Megasari, PT.Doosan Cipta Busana Jaya, PT.Bangun Busana Maju, PT.Harapan Busana Apparel, PT.Molax International, PT.Dong Yo Embroidery, PT.Good Guys, PT.Winner International, PT.Gunung Abadi, PT.Poongin Indonesia, PT. Kahoindah Citragarment.

“Pada umumnya ketidakmampuan perusahaan melaksanakan UMP karena order yang semakin menurun yang mengakibatkan pendapatan perusahaan tidak sesuai target. Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Amerika karena kebanyakan perusahan dikawasan KBN ini mendapat order dari USA,” jelas Sarman.

Menurut Sarman, mereka sangat berharap agar ekonomi Amerika cepat pulih kembali dan jika order dan pendapatan perusahaan semakin membaik mereka akan berharap dapat melaksanakan UMP di tahun yang akan datang.

Mengenai dua perusahan yaitu PT. Hansoll dan PT. Amos akan diverifikasi ulang karena kesepakatan dengan serikat pekerja di dua perusahaan tersebut perlu pembuktian secara administratif walaupun kedua perusahan yang bersamgkutan mengalami kondisi yang sama. Ia mengatakan batas waktu verifikasi ulang kedua perusahaan tersebut sampai dengan pertengahan bulan Februari 2014.

“Apabila kedua perusahaan tersebut dapat melengkapi secara adimisntratif khususnya kesepakatan dengan serikat pekerja maka sangat terbuka untuk diberikan izin penangguhan,” katanya.

Seperti diketahui bahwa sampai batas waktu pengajuan surat izin permohonan penangguhan UMP tanggal 20 Desember 2013 ada 50 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP 2014.

Setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi hannya 16 perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi. Sebanyak 29 perusahaan akan dibuatkan SK penolakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi DKI Jakarta karena jumlah pekerja di bawah 1.000 orang.

Selain itu 4 perusahaan akan dibuatkan SK Penolakan oleh Gubernur karena pekerja di atas 1.000 orang sedangkan 1 Perusahaan siap membayar upah sesuai UMP tapi tidak memakai kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

“Kepada Perusahaan yang diberikan izin penangguhan UMP diharapkan agar pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun standar gaji sesuai Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) sebesar Rp 2.229.000 sedangkan pekerja di atas satu tahun sesuai dengan skala gaji yang telah disepakati,” katanya.

Ia menambahkan izin penangguhan UMP akan diproses, perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 1.000 orang akan di tendatangani oleh Gubernur DKI Jakarta sedangkan di bawah 1.000 orang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

detikfinance (28/1/2014)

Diskusi Kosong

Nama *

Email *

Website

Gunakan kode HTML blockquote, b, a, ul, ol, dan li jika ingin mempercantik komentar.