Depan  •  Berita  •  MEA 2015: Tenaga Kerja Indonesia Jangan Takut Bersaing

MEA 2015: Tenaga Kerja Indonesia Jangan Takut Bersaing

Berita  |   |  30 Nov 2014   

JAKARTA – Menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memungkinkan arus tenaga kerja amat tinggi, tenaga kerja Indonesia diimbau untuk tidak panik dan sebaiknya fokus mempersiapkan diri.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Negara Irham Dilmy menyampaikan pada dasarnya tenaga kerja Indonesia telah lama memasuki lapangan kerja di luar negeri, tidak hanya wilayah ASEAN, tetapi juga Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

“Ini bukan hal baru, banyak orang-orang seperti Handry Satriago atau seperti Siddik Badruddin yang dimiliki Indonesia, mereka itu persaingannya level dunia,” ungkap Irham di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Di sisi lain, Irham mengakui masih banyak masyarakat yang belum mendapat pendidikan tinggi sehingga daya saingnya lemah. Namun, menurutnya hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Irham menjelaskan kemampuan dan tingkat kompetensi tenaga kerja negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand pada umumnya tidak berbeda jauh. Namun yang harus diperhatikan adalah derasnya arus pergerakan tenaga kerja ini saat MEA diimplementasikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia secara keseluruhan adalah 5,94%  selama periode Agustus 2013 – Agustus 2014. Adapun, penduduk dengan pendidikan tinggi banyak yang masih menganggur.

Per Agustus 2014, BPS mencatat TPT TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) naik menjadi 11,24% dari sebelumnya 11,21%. TPT Diploma I/II/III naik menjadi 6,14% dari 5,95%, dan TPT Universitas naik dari 5,39% menjadi 5,65%.

Oleh karena itu, Irham mengingatkan tenaga kerja Indonesia sebaiknya terus mempersiapkan diri agar tidak menjadi penonton saat tenaga kerja asing masuk negeri ini. “Susah juga kan kalau Bahasa Inggrisnya pletat-pletot,” katanya.

Sektor Pariwisata yang Paling Siap Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Mendatang

Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menyampaikan saat ini Indonesia masih terus berupaya mengejar target stardisasi delapan sektor utama mutual recognition agreement (MRA) yang ditetapkan negara-negara ASEAN.

“Ada delapan bidang yang telah disepakati. Ini merupakan pintu masuk kita ke negara-negara lain. Sejauh ini, hanya sektor pariwisata yang siap mengimplementasikan MRA ini,” jelas Zuhri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Adapun, mulai beberapa tahun lalu negara-negara ASEAN telah menyusun delapan sektor prioritas MRA yang mencakup engineering service, nursing service, architecture services, medical practitioners, dental practitioners, accounting services, surveying, dan tourism professionals.

Kendati demikian, Zuhri tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa sektor selain pariwisata belum siap memenuhi MRA yang telah disepakati. Padahal, implementasi MEA tinggal menghitung bulan.

Oleh karena itu, Zuhri melanjutkan, menyiasati belum siapnya implementasi MRA pada tujuh sektor prioritas lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja serta penyetaraan kualifikasi dengan tenaga kerja asing.

“Ada tiga pilar utama yang akan kita upayakan. Pertama, menyediakan standar kompetensi khusus, nasional, maupun internasional. Kedua, pelatihan berbasis kompetensi, dan terakhir, adanya sertifikasi kompetensi yang menjadi domain Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” jelas Zuhri.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Aparatur Negara Irham Dilmy menyampaikan proses sertifikasi tenaga kerja merupakan hal yang mutal dilakukan, karena merupakan alat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asal negara Asia Tenggara lain.

“Patut dipahami bahwa dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perpindahan tidak hanya dialami arus modal, arus keuangan, dan arus barang, tetapi juga arus manusia,” ungkap Irham.

Untuk itu, menurutnya, Kemenaker harus mengoordinasi seluruh proses sertifikasi tenaga kerja.

Bisnis.com (29/11/2014)

Diskusi Kosong

Nama *

Email *

Website

Gunakan kode HTML blockquote, b, a, ul, ol, dan li jika ingin mempercantik komentar.