Depan  •  Berita  •  Menaker-BNP2TKI sepakat tingkatkan perlindungan TKI

Menaker-BNP2TKI sepakat tingkatkan perlindungan TKI

Berita  |   |  30 Nov 2014   

Jakarta  – Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri menerima kunjungan perdana Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru dilantik, Nusron Wahid di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat dan kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI dibawah kepemimpinan masing-masing.

“Saya selaku Menaker menyambut baik penunjukan Pak Nusron sebagai kepala BNP2TKI yang baru. Ada agenda besar untuk melakukan revolusi mental ketenagakerjaan dengan melakukan reformasi tata kelola penempatan dan perlindungan TKI sehingga bisa berjalan dengan baik,” kata Menaker seusai pertemuan.

Penguatan perlindungan itu disebut Hanif akan mengedepankan aspek keberpihakan bagi semua TKI dengan mengandalkan komitmen, keberanian dan kepribadian dalam semua kebijakan tata kelola sistem perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.

Menaker mengaku dalam pertemuan itu telah berdiskusi panjang dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan TKI.

“Salah satu perhatian bersama adalah integrasi data mengenai TKI. Selama ini data-data menyangkut tenaga kerja masih banyak perbedaan antar instansi. Bukan hanya antara Kemnaker dan BNP2TKI tetapi juga dengan daerah, Kemendagri, Kemnlu dan lain-lain,” papar Hanif.

Ke depannya, semua data itu akan diintegrasikan sehingga sistem “early warning system” atau deteksi dini yang diusulkan Nusron sebelumnya bisa dilakukan.

“Dari awal masuk saya sudah menjadikan itu sebagai prioritas program untuk mengintegrasikan seluruh data yang terkait dengan tenaga kerja kita yang kita kirim ke luar negeri,” kata Hanif.

Selain itu, keduanya menyatakan sepakat untuk menekan penempatan TKI informal dan menggesernya dengan penempatan TKI formal.

“Kalau kita harus mengirim orang keluar negeri yang kita kirim adalah mereka-mereka yang sudah terlatih dan bersertifikasi dengan baik,” kata Hanif.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menambahkan inti dari pertemuan itu adalah bagaimana mewujudkan perlindungan dan bentuk regulasi yang baik bagi TKI.

“Pokoknya kita berpihak ke TKI. Tki legal maupun ilegal semua adalah warga negara Indonesia. Kalau ada TKI ilegal bermasalah berarti ada pertanyaan kenapa masih ada TKI ilegal berarti sistem yang legal itu dinilai berbelit-belit. Ini semua akan kita benahi,” kata Nusron.

Dalam rangka pembenahan, Nusron juga meminta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar menaikan nilai standar kelulusan uji kompetensi TKI agar TKI benar-benar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja.

“Kalau masalah TKI ini bisa kita atasi dengan baik kemungkinan akan membawa dampak positif yaitu meningkatan neraca volume remitansi dan kalau neraca pembayaran baik efeknya kurs akan menjadi baik bagi perekonomian nasional,” kata Nusron.

ANTARA News (28/11/2014)

Diskusi Kosong

Nama *

Email *

Website

Gunakan kode HTML blockquote, b, a, ul, ol, dan li jika ingin mempercantik komentar.