Depan  •  Berita, Liputan  •  Pemerintah Harus Pangkas Ekonomi Biaya Tinggi

Pemerintah Harus Pangkas Ekonomi Biaya Tinggi

Berita Liputan  |   |  03 May 2013   

Jakarta: Pemerintah diminta memangkas komponen-komponen yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada dunia usaha. Hal itu dinilai mutlak sebab bisa dimanfaatkan untuk memenuhi tuntutan upah layak dari tenaga kerja.

“Saya kira poin utamanya di situ, memangkas ekonomi biaya tinggi,” ujar pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Latif Adam.

Latif menilai, saat ini masih banyak biaya ekstra yang harus dikeluarkan para pengusaha. Hal itu karena pemerintah belum mampu mengikis biaya-biaya yang tidak diperlukan akibat permasalahan infrastruktur dan energi.

Setiap tahun, jelasnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya 4 persen dari total penjualan untuk transportasi, 6 persen untuk energi, dan 6 persen untuk membayar konsultan guna mensinkronkan aturan pemerintah dan aturan daerah.

“Belum lagi untuk mengurus perijinan dan lainnya,” tambahnya.

Padahal, kalau hal itu bisa diatasi, tambahnya, hasil penghematannya bisa untuk menutupi tuntutan tenaga kerja yang menghendaki upah layak. Bisa menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Sekarang seolah-olah dihadapkan antara pengusaha dan buruh. Padahal penyebabnya bisa jadi karena pemerintah tidak mampu mengikis biaya yang tidak diperlukan yang membuat cost of doing business sangat mahal,” ujarnya.

Serupa dengan hal ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulistyo mengungkapkan, hendaknya pemerintah memikirkan stimulus-stimulus untuk dunia usaha. Bentuknya bisa berupa keringanan pajak dan suku bunga bank yang lebih bersahabat.

“Pemerintah juga bisa membantu penuruan biaya logistik dengan pembangunan infrastruktur. Kalau hal-hal seperti itu dilakukan bisa membantu,” tuturnya.

metrotvnews.com (1/5/2013)

Diskusi Kosong

Nama *

Email *

Website

Gunakan kode HTML blockquote, b, a, ul, ol, dan li jika ingin mempercantik komentar.